Di Era Desentralisasi, Gaji Guru Meningkat, Namun Ini Tidak Mempengaruhi Kualitas Pendidikan
Lebih dari 60% anggaran pendidikan secara nasional dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru; namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru tampaknya tidak meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah.
Padahal, guru yang berkualitas, terutama dalam pendidikan dasar, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
Di era otonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru bukan lagi tugas pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas.
Program pemerintah daerah
Menurut diagnosis awal yang dilakukan oleh kelompok peneliti Research in Improving System of Education (RISE) di Indonesia, hanya beberapa kabupaten dan kota yang memiliki program atau inisiatif kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas guru di sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari sepuluh persen dari sekitar 500 kabupaten dan kota yang diidentifikasi di Indonesia memiliki kebijakan atau program tersebut.
Mengidentifikasi berbagai inisiatif pemerintah daerah yang berkaitan dengan guru di luar operasi sehari-hari mereka adalah bagian dari proses diagnostik. Informasi diperoleh melalui penelusuran media dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan.
Di 43 kabupaten dan kota, setidaknya ada 77 kebijakan dan program yang berkaitan dengan reformasi guru. Hanya 9% dari kebijakan atau program pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Sekitar 62% dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang diberikan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27%) atau sama sekali tanpa kriteria.
Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota belum melakukan apa pun untuk meningkatkan kualitas guru.
Inisiatif pemerintah daerah secara umum terbatas pada peningkatan kesejahteraan guru daripada peningkatan kualitas mengajar mereka. Namun, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta merta meningkatkan kemampuan mereka atau meningkatkan hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka pendek.
Reformasi guru nasional
Hasil Program Penilaian Murid Internasional (PISA) tahun 2015 menunjukkan bahwa murid Indonesia memiliki kemampuan yang lebih buruk dalam matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan alam dibandingkan https://www.rijbewijs-kopens.com/ dengan murid dari negara lain yang diuji. Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 72 negara dalam matematika, jauh di bawah Vietnam (22nd) dan Thailand (55). Hasil ujian bahasa dan ilmu pengetahuan juga sebanding.
Pemerintah menyadari bahwa meningkatkan kualitas pembelajaran siswa tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru; intervensi pemerintah yang didasarkan pada kemampuan mengajar dan pengetahuan guru diperlukan.
Pemerintah pusat mengadakan Uji Kompetensi Guru (UKG), yang menilai kompetensi dan kemampuan pedagogis guru. UKG terdiri dari sepuluh modul kompetensi, dan hasilnya akan digunakan pemerintah untuk memulai program pelatihan guru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepada guru dengan hasil UKG di bawah standar minimum.
Menurut pejabat yang diwawancarai oleh tim RISE Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan demikian, pemilihan nama program ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru akan terus didorong untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka melalui partisipasi mereka dalam program PKB.
